Bagian dari seri tentang |
Islam Sunni |
---|
Portal Islam |
Anti-Sunni adalah gerakan kebencian, prasangka, diskriminasi, persekusi, dan kekerasan terhadap Muslim Sunni .[1]
Sebagai kata lain dari "Sunnifobia", yaitu "Ketakutan atau kebencian terhadap aliran dan penganut Sunni".[2]
Label "Wahabi" telah sering dipakai untuk menjelekkan Muslim Salafi awam.[3]
Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tokoh pembaruan Muslim Sunni di Jazirah Arab abad ke-18.[4] Ulama Ottoman menganggap syaikh Muhammad dan kelompoknya sebagai kelompok bidah dan murtad.[5] Dilabeli dengan istilah Wahabi . Selama abad ke-19, penjajah Inggris di India mendakwa para sarjana pejuang Sunni dalam "Pengadilan Wahabi Luarbiasa" untuk menekan perkembangan Islam yang mereka sebut "konspirasi Wahabi".[6] [7]
Secara resmi, menjadi seorang Wahabi adalah ilegal di Rusia.[8] [9] Di Asia Tengah yang beraliansi dengan Rusia, istilah "Wahabi" sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan agama ilegal dan melawan negara. Akibatnya, setiap Muslim Sunni, baik modernis, konservatif, politis maupun apolitis, terdampak aturan ini dan harus membatasi kegiatan keagamaan mereka.[10]
Terkait peristiwa 9/11 WTC, AS dan kelompoknya meluncurkan kebijakan kontroversial dari upaya melawan-teroris skala besar dikenal dengan Perang Melawan Teror.[11] Kebijakan ini ditandai retorika terkenal "Anda bersama kami atau Anda melawan kami".[12] Baik pendekatan ini, maupun tujuan WoT amat dipertanyakan.[13] [14] Kebijakan ini juga dituduh menghasut berbagai bentuk Islamofobia dalam skala meluas.[15] [16]
Retorika istilah "WoT " ini telah diadopsi rezim negara otoriter lainnya.[17] Israel, Rusia, China, dan negara lainnya, sering menggunakan label "Wahabi" untuk menarget Muslim Sunni.[18] [19] [20] Rusia menggunakan "WoT " dalam Perang Chechnya Ke-2, dalam pemberontakan di Kaukasus Utara, dan pada intervensi Rusia - Perang Saudara di Suriah .[21]
Retorika WoT juga dijadikan senjata oleh penguasa Shiite Iran[22][23] dilihami oleh Khomeinism, bahkan sering bekerja sama dengan AS.[24] Pejabat Iran biasanya menggunakan label "Wahabi" untuk menyudutkan lawan-lawan mereka pada isu ini.[25] Bahkan terkait WoT, pemimpin Iran sepertiAyatollah Khomeini danRafsanjani telah menggunakan label Wahhabi yang menggambarkan Sunni sebagai "sesat" untuk membangkitkan Sunnifobia dan kebijakan Iran untuk menyebarluaskannya pada Revolusi Iran.[26][27] Kurikulum pendidikan Khomeinis di Iran dikenal karena kekejaman sektarian mereka terhadap Muslim Sunni, sering menggambarkan Sunni dan ulama bersejarah Sunni sebagai "Wahhabi".[28]
Omair Anas berpendapat bahwa setelah WoT, 'Teori Konspirasi Wahabi' menggantikan posisi AS sebagai musuh utama Iran.[29] Senada, Qassem Soleimani, mantan Ketua IRGC yaitu Garda Revolusi Iran, mengatakan bahwa Wahabi berasal dari Yahudi.[30][31] Hassan Nasrallah, sekjen Hezbollah menuduh 'Wahhabisme' sebagai 'Lebih iblis dari Israel'.[32] Menlu Iran tahun 2016 Javad Zarif menulis artikel diThe New York Times berjudul "Let Us Rid the World of Wahhabism", dimana dia mendeskripsi wahabi sebagai 'Penyimpangan Agama' dan 'Kelompok pemuja kematian' yang telah "menimbulkan malapetaka", dan berpendapat bahwa "hampir setiap kelompok teroris yang merusak nama Islam" diilhami oleh Wahhabisme.[33][34][35]
Sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan Islam Sunni, Dinasti Safawi membunuh banyak Sunni, berusaha mengubah mereka menjadi Syiah, banyak pemakaman orang-orang suci Sunni dihancurkan atas perintah shah Safawi, negara-negara Sunni juga dikuasai.[36][37] Mereka juga mengutuk tiga khalifah pertama Muslim Sunni, dan juga Aisha dan Hafsa, putri dari dua khalifah pertama dan istri Rasulullah.[38][39]
Ismail I membuat undang-undang baru untuk Iran dan tanah yang dia kuasai:
Pemerintah Irak yang dibentuk setelah invasi Irak tahun 2003 bertanggung jawab atas diskriminasi sistematis terhadap Muslim Sunni dalam birokrasi, politik, militer, polisi, serta dugaan pembantaian tahanan Muslim Sunni secara sektarian.[54] Kebijakan De-Ba'athifikasi yang diterapkan setelah penggulingan rezim Baath sebagian besar menyasar pegawai negeri, politisi, dan pejabat militer Sunni; menyebabkan diskriminasi anti-Sunni dalam birokrasi dan memburuknya situasi sektarian di Irak .[55] Banyak Sunni terbunuh setelah pemboman masjid al-Askari tahun 2006 selama Perang Saudara Irak .
Organisasi internasional seperti Human Rights Watch mengutuk pemerintah Irak dan kelompok militan yang didukung Iran melakukan pembantaian sektarian terhadap minoritas Sunni di Irak, menyatakan bahwa kekejaman ini merupakan " kejahatan terhadap kemanusiaan ".[56]
Pembantaian itu diduga dilakukan oleh militan Syiah, sebagai balas dendam atas kekejaman ISIS, di desa Sunni Barwana, yang diduga menewaskan 70 anak laki-laki dan laki-laki.[57]
Pada 9 Juli 2006, di daerah Hay al-Jihad di Baghdad, ibu kota Irak, diperkirakan 40 warga sipil Sunni tewas dalam serangan balas dendam yang dilakukan oleh militan Syiah dari Tentara Mahdi .[58]
Pada tanggal 22 Agustus 2014, militan Syiah menewaskan sedikitnya 73 orang dalam serangan terhadap masjid Sunni Mus`ab ibn `Umair di desa Imam Wais di Irak, serangan itu terjadi selama sholat Jumat, di mana banyak Sunni menghadiri sholat mereka. . [59] Saat penyerangan, ada sekitar 150 jemaah di masjid tersebut. Kelompok militan Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran, kelompok sempalan Tentara Mahdi, diduga sebagai pelakunya.[60] [61]
Sejak Revolusi Iran 1979, minoritas Sunni di Iran pada dasarnya telah diperlakukan sebagai warga negara kelas dua melalui kebijakan sektarian oleh pemerintah Khomeinis Iran. Provinsi-provinsi mayoritas Sunni diabaikan oleh pemerintah, yang menyebabkan ketidaksesuaian sosial-ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi.[62] [63] [64] Pemimpin Tertinggi pertama Iran Khomeini memiliki pandangan agama yang sangat anti-Sunni, yang juga tercermin dalam strategi geo-politik yang dia uraikan dalam " Kehendak dan Perjanjian Terakhir " -nya.[65] Selama peristiwa Revolusi 1979, kota-kota mayoritas Sunni di provinsi Khuzestan, Azerbaijan Barat, dan Golestan menjadi sasaran serangan sektarian oleh militan Khomein. Banyak pemimpin agama dan cendekiawan Sunni yang awalnya mendukung revolusi dipenjarakan oleh Khomeini selama tahun 1980-an.[66]
Diskriminasi politik sejak itu telah dinormalisasi, dengan Sunni ditolak mewakili badan-badan pemerintah seperti Dewan Wali, Majelis Ahli dan Dewan Kemanfaatan yang disediakan untuk Syiah. Sunni juga terpinggirkan oleh Majlis Iran, dengan kurang dari 6% kursi yang diizinkan untuk Sunni sejak pembentukan badan parlemen pada tahun 1980.[67] [68]
Setelah kematian Khomeini pada tahun 1989, rezim Iran mulai secara terbuka mengekspor retorika Anti-Sunni melalui propaganda dan saluran media Khomeinis di seluruh Dunia Islam, dalam proporsi yang meningkat terutama sejak tahun 2000-an.[69] Selain menganiaya Sunni di luar negeri, Sunni di Iran juga mengalami diskriminasi sistematis oleh pemerintah. Etnis minoritas yang mayoritas Sunni; seperti Kurdi, Baloch, Turkmens dan Arab menderita beban penganiayaan agama; dan banyak Masjid (masjid) komunitas ini secara rutin dihancurkan oleh pasukan keamanan. Terlepas dari kehadiran 10 juta penduduk Sunni di Teheran, rezim juga melarang keberadaan masjid Sunni di kota tersebut, yang menyebabkan ketidakpuasan yang meluas. Banyak Imam Sunni independen dari rezim telah dibunuh oleh regu kematian Khomeinis .[70] Pada tahun 2007, pemerintah memperketat pembatasan sekolah dan universitas agama Sunni; dan telah memaksa Sunni tullab (pelajar agama) untuk belajar di institut Khomein.[71]
Sunni semakin didiskriminasi melalui teror negara dan kebijakan sektarian yang semakin meningkat dari Presiden Ibrahim Raisi sejak 2021.[72] Dalam pembantaian brutal yang dikenal sebagai "Jumat Berdarah" yang dilakukan pada September 2022, pasukan IRGC dan Basij melepaskan tembakan dan membunuh lebih dari 90 jamaah Sunni selama sholat Jum'at di Masjid Jameh Makki di Sistan-Balochistan, masjid Sunni terbesar di Iran. Per Oktober 2022, pembantaian tersebut adalah insiden paling mematikan yang terjadi sebagai bagian dari tindakan militer terhadap protes Iran tahun 2022 . Molwi Abdolhamid Ismaeelzahi, cendekiawan Islam Baloch yang populer dan pemimpin spiritual minoritas Muslim Sunni Iran, yang memimpin doa mengecam rezim atas pembantaian tersebut dan "kebohongan mutlak" yang menstereotipkan jamaah Sunni reguler sebagai separatis Baloch.[73] [74] [75] Dalam pidato yang tidak biasa mengutuk Ali Khamenei dan tentara Iran atas kekerasan dan pertumpahan darah, Abdul Hamid menyatakan:
“ Pemimpin tertinggi Republik Islam, sebagai panglima angkatan bersenjata, serta pejabat lainnya semuanya bertanggung jawab, dan tidak ada yang bisa mengelak dari tanggung jawab ini. ." [76]
Pembantaian Muslim Hanafi tahun 1973 terjadi pada sore hari tanggal 18 Januari 1973, ketika dua orang dewasa dan seorang anak ditembak mati. Empat anak lainnya yang berusia antara sembilan dan sepuluh tahun tenggelam. Dua lainnya luka parah. Pembunuhan terjadi di sebuah rumah yang alamatnya adalah 7700 16th Street NW, Washington, DC, yang dibeli oleh sekelompok Muslim Hanafi dan diberi nama "Hanafi American Muslim Rifle and Pistol Club". [77] [78] [79]
"Shaykh Muhammad Ibn Sulaymân al-Madanî ash-Shâfi‘î, as quoted in the book ‘Ashadd ul-Jihâd’, declared his belief a heresy and formally excommunicated him by issuing a fatwâ, the text of which said: “ This man is leading the ignoramuses of the present age to a heretical path. He is attempting to extinguish Allah's light, but Allah will not permit His light to be extinguished.”
ABSTRACT In the late 1860s and early 1870s the British colonial government in India suppressed an imagined Wahhabi conspiracy, which it portrayed as a profound threat to imperial security.
In Russia and Central Asia, public figures and the media see Wahhabism as the inspiration for religious revival and Islamic political movements. During the Soviet era, official apprehensions emerged about an ‘Islamic threat’ posed by Sufi orders as nests of secret conspiracies against the communist system. In the post-Soviet era, Sufism has assumed a positive connotation as a moderate form of Islam opposed to Wahhabism, which has become a sort of bogeyman in public discourse. Pejorative use of the term cropped up in the late Soviet era, when members of the official religious establishment castigated proponents of expunging ritual of non-scriptural elements for ‘importing’ Wahhabism, thus implying that it is alien to the region’s heritage. Many Russians believe that after the Afghan war, Wahhabis infiltrated Central Asia to spread their version of Islam. Thus, in 1998, political leaders of Russia, Uzbekistan and Tajikistan declared their readiness to confront ‘a threat of aggressive fundamentalism, aggressive extremism and above all Wahhabism. This is what we have currently in Afghanistan and in troubled Tajikistan.’ The government of Uzbekistan tags unsanctioned religious activity with the Wahhabi label. The problem with this outlook is that it conflates differences among a variety of Muslim religious movements, which include militant and reformist political tendencies alongside utterly apolitical ones. Thus, a leading Tajik modernist who favours a blend of democracy and Islam has been branded a Wahhabi even though he has ties to Sufi circles
When, in September 2001, the right-wing Republican president of the US proclaimed the ‘war on terrorism’, which he also dubbed a ‘crusade’, George W. Bush was soon joined in such battle by his staunch British ally Tony Blair, a Labour prime minister. A populist prime minister of the conservative coalition in Australia, John Howard faithfully entered the fray on behalf of this nation, which likewise imagines itself to have a special relationship with the USA. All these allies participated in the unlawful invasion of Afghanistan the following month, in the name of this war on terrorism, and of Iraq eighteen months later. The forces of all three countries are still in Afghanistan, with very little difference to this fact having been made by the now Democratic presidency in the US, the now Tory-led coalition in the UK, or the now Labor government in Australia. Really, existing labour parties - when in government, that is - have taken a very similar stance in relation to securing militarily the US-led global empire to that of their conservative opponents. All have participated similarly in state crime in the ‘war on terror’; indeed all have been comparably complicit in what I call ‘empire crime’
Beyond genuine national security threats, countries across the world capitalized on the conflation of Islam with terrorism to serve discrete national interests. This American War on Terror furnished nations with license, and more importantly, a policing template and language to profile and persecute their Muslim minority populations. American Islamophobia, buoyed by swift state action including the War in Afghanistan and the USA PATRIOT Act, manifested in a surge of vigilante violence against Muslims and “Muslim-looking” groups and had global impact
Many of the regimes and movements labeled as Wahhabi in the contemporary era do not necessarily share the same theological and legal orientations. The reality is that Wahhabism has become such a blanket term for any Islamic movement that has an apparent tendency toward misogyny, militantism, extremism, or strict and literal interpretation of the Quran and hadith that the designation of a regime or movement as Wahhabi or Wahhabi-like tells us little about its actual nature. Furthermore, these contemporary interpretations of Wahhabism do not nec- essarily reflect the writings or teachings of Ibn Abd al-Wahhab
In political, as well as religious matters, any Muslim who challenges the status quo is at risk of being labeled a Wahhabi. This is how the KGB and its post-Soviet successors have used the term. In fact, the KGB may have played a large role in promoting its use
Pejorative use of the term cropped up in the late Soviet era, when members of the official religious establishment castigated proponents of expunging ritual of non-scriptural elements for ‘importing’ Wahhabism, thus implying that it is alien to the region’s heritage.Many Russians believe that after the Afghan war, Wahhabis infiltrated Central Asia to spread their version of Islam. Thus, in 1998, political leaders of Russia, Uzbekistan and Tajikistan declared their readiness to confront ‘a threat of aggressive fundamentalism, aggressive extremism and above all Wahhabism. This is what we have currently in Afghanistan and in troubled Tajikistan. The government of Uzbekistan tags unsanctioned religious activity with the Wahhabi label. The problem with this outlook is that it conflates differences among a variety of Muslim religious movements, which include militant and reformist political tendencies alongside utterly apolitical ones. Thus, a leading Tajik modernist who favours a blend of democracy and Islam has been branded a Wahhabi even though he has ties to Sufi circles.
In one of their meetings, the member of the Iranian delegation had a message for the American government: “Iran was prepared to work unconditionally with the United States in the “war on terror” and if they could work with [the Americans] on this issue, it had the potential to fundamentally transform U.S.-Iranian relations.” Commenting on this, reporter John Richardson said that such a statement had “seismic diplomatic implications" ... " In Tehran, the Iranians opted for rapprochement as they wanted to ensure that the U.S. military campaign in Afghanistan could succeed, and they had their own reasons. In fact, the American decision to destroy the infrastructure of al-Qaeda and topple the Taliban served major political, economic and strategic goals for Tehran" .. "To eliminate the Taliban regime would also mean to put an end to the support the Mujahedin-e-Khalq (MEK) received from Iran’s enemies and neighbors: Afghanistan and Sadam’s Iraq. Last but not least, Iran wanted to play an active role in the “war on terror;” reduce tension and improve relations with Western countries including the United States and assure Tehran’s full integration in the international community." Pg.15 "The “war on terror” created a rare opportunity for Iran and U.S. to come together. Hilary Mann,who had just joined the National Security Council staff as its resident Iran expert and Ryan Crocker, a senior State Department official, sit with Iranian officials who expressed their will to cooperate with the Americans and re-establish diplomatic relations." Pg.16 "I an interview with Barbara Slavin in 2005, former Iran Revolutionary Guards Corps’ chief commander, Mohsen Rezaie, stated that the Islamic Republic played an “important role” in capturing Kabul as members of IRGC “fought alongside and advised the Afghan rebels who helped U.S. forces topple Afghanistan’s Taliban regime” in the months after the September 11 terrorist attacks. Such a stance is further emphasized by Defense Secretary Donald Rumsfeld who discussed the war on Afghanistan on CBS in November 11, 2001, two days before the fall of Kabul and asserted that “there [were] some Iranian liaison people, as well as some American liaison people working with the same Afghan forces.” Besides, Slavin confirms the Iranian role and argues that members of the IRG Qods Brigade were on the field when the Alliance, with U.S. air support, took control of Kabul."... "The American-Iranian cooperation did not end after the successful overthrow of the Taliban regime. The rapprochement between the two arch-foes was further illustrated in their collaboration to create an interim post-Taliban government in Afghanistan. Whereas, Iran’s role in the “war on terror” was largely secret, its role in forming a “broad-based, multiethnic, politically balanced, freely chosen” government was rather direct as the American and Iranian diplomats met and collaborated via the Six plus Two group.
However, by equating takfirism and Wahhabism, Iran further muddies the water of identity politics. It is a way of confusing the sectarian dynamic in Iraq and Syria, by asserting that the other side is not actually Sunni, but rather an extreme ideological movement (takfirism) that is beyond the pale of Islam and, therefore, not even Islamic. Like the case of the Saudi grand mufti, such rhetoric allows Iranian officials to indulge in their own game of takfir—articulating who is and who is not a Muslim and justifying actions accordingly. To neutral observers of Wahhabism, such accusations might touch on truth, but as a foreign policy tool, they only beget further acrimony from Iran’s Sunni neighbors.
Khomeini declared that the Saudi rulers, “these vile and ungodly Wahhabis, are like daggers which have always pierced the heart of the Muslims from the back,” and announced that Mecca was in the hands of “a band of heretics.”32 Once more, the Saudis were transformed into what the speaker of the parliament, Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani, called “Wahhabi hooligans.” Rafsanjani recalled the nineteenth-century Wahhabi massacres (of Shi‘ites) in Najaf and Karbala, the Wahhabi destruction of Islamic monuments in Medina (venerated by Shi‘ites), and the Wahhabi burning of libraries (containing Shi‘ite works). The Wahhabis “will commit any kind of crime. I ask you to pay more attention to the history of that evil clique so that you can see what kind of creatures they have been in the course of their history.”33 This represented a deliberate attempt to fuel a present crisis with the memory of past sectarian hatreds."
Iranian statements pandered to the belief still held by Shi‘ites that the fanatic Saudis were driven by their own misguided beliefs to kill innocent Shi‘ite pilgrims. Khomeini declared that the Saudi rulers, “these vile and ungodly Wahhabis, are like daggers which have always pierced the heart of the Muslims from the back,” and announced that Mecca was in the hands of “a band of heretics.” Once more, the Saudis were transformed into what the speaker of the parliament, Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani, called “Wahhabi hooligans.” Rafsanjani recalled the nineteenth-century Wahhabi massacres (of Shi‘ites) in Najaf and Karbala, the Wahhabi destruction of Islamic monuments in Medina (venerated by Shi‘ites), and the Wahhabi burning of libraries (containing Shi‘ite works). The Wahhabis “will commit any kind of crime. I ask you to pay more attention to the history of that evil clique so that you can see what kind of creatures they have been in the course of their history.” This represented a deliberate attempt to fuel a present crisis with the memory of past sectarian hatreds.
"Hassan Nasrallah, the secretary general of a group that has been fighting Israel for decades, declared on Tuesday that “Wahhabism is more evil than Israel,” Lebanon’s Al Akhbar newspaper reported."... "In other words, things have gotten so bad that Hezbollah, Israel’s mortal enemy, now considers Wahhabis — that is, fellow Muslims — to be worse than Israel. Bear in mind, this is coming from the same man who has described Israel as “a cancerous entity and the root of all the crises and wars” and pledged that Israel’s destiny “is manifested in our motto: 'Death to Israel.’”
Since the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, militant Wahhabism has undergone a series of face-lifts, but underneath, the ideology remains the same — whether it’s the Taliban, the various incarnations of Al Qaeda or the so-called Islamic State, which is neither Islamic nor a state."...... "Over the past three decades, Riyadh has spent tens of billions of dollars exporting Wahhabism through thousands of mosques and madrasas across the world. From Asia to Africa, from Europe to the Americas, this theological perversion has wrought havoc. As one former extremist in Kosovo told The Times, "The Saudis completely changed Islam here with their money." Though it has attracted only a minute proportion of Muslims, Wahhabism has been devastating in its impact. Virtually every terrorist group abusing the name of Islam — from Al Qaeda and its offshoots in Syria to Boko Haram in Nigeria — has been inspired by this death cult.
In September, the New York Times published an op-ed by Iran’s foreign minister, Mohammad Javad Zarif, entitled “Let Us Rid the World of Wahhabism.”Zarif contends that Wahhabist Islam has become a plague, unleashing terrorism and murderous tumult across the Middle East and throughout the world. He calls Wahhabism a “theological perversion” that has “wrought havoc” and had a “devastating” impact in Islamic communities. The violence committed by jihadist groups such as al-Qaeda is a direct result of “Riyadh’s persistent sponsorship of extremism,” he argues, and this violence is at the root of the current conflicts in the Middle East. He accuses Saudi Arabia of “playing the ‘Iran card’” to induce its allies to take part in the Syrian and Yemeni wars, and he concludes that “concrete action against extremism is needed.” Even though Riyadh caused the mess, Zarif “invite[s]” Saudi Arabia to be part of the solution. That gesture rings hollow given the accusatory tone of the piece. It is clearly a polemic against Iran’s neighbor and archrival, another salvo in their ongoing cold war.